Masamba --- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Kabupaten Luwu Utara memberikan klarifikasi atas tudingan PAD yang
bocor di beberapa Perangkat Daerah, seperti Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata serta Dinas Perhubungan. Kepala Bapenda melalui
Sekretarisnya, Iskandar, memberikan klarifikasi atas tudingan itu, Kamis
(22/8/2019), di ruang kerjanya.
Iskandar mengungkapkan, per 31
Juli 2019, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Perhubungan
realisasi PAD-nya malah meningkat. Khusus Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, Iskandar menyebutkan, setelah perubahan targetnya Rp
150.000.000, dengan realisasi Rp 142.415.000. Padahal, kata dia, sebelum
perubahan realisasinya hanya Rp 129.702.000.
“Kita ini bicara
data, dan kita punya data yang kami terima dari masing-masing Perangkat
Daerah,” kata Iskandar di ruang kerjanya. Terkait Dinas Perhubungan,
juga setali tiga uang, sejauh ini malah meningkat. Di sektor retribusi
parkir tepi jalan umum, misalnya. Realisasinya Rp 175.820.000 dari
target Rp 500.000.000 di perubahan.
Padahal, kata dia, sebelum
perubahan realisasinya hanya Rp 167.698.000. “Makanya tadi saya juga
kaget waktu baca beritanya,” ucapnya. Iskandar menambahkan, pihaknya,
dalam hal ini Bidang Pendapatan, mempunyai tugas menginput, meminta
laporan, dan mengontrol semua pajak dan retribusi dari masing-masing
Perangkat Daerah.
“Tugas kami mengontrol pendapatan yang
dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah, dan setiap bulan pula kami
meminta laporannya untuk kami rekap. Nah, ketika ada penurunan atau
kenaikan kami bisa langsung tahu. Lagian ini ‘kan masih berproses, masih
tahun berjalan. Makanya terlalu dini kalau dikatakan PAD kita tidak
mencapai target,” imbuhnya.
“Kami juga punya tim yang selalu
turun ke lapangan. Nah, kalau dibilang ada kebocoran, lalu di mana
kebocorannya, sementara ini juga masih dalam proses berjalan. Laporan
yang masuk ini per 31 Juli 2019,” ujarnya menambahkan. Malah, kata dia,
dari data yang masuk, rata-rata naik semua. “Bahkan realisasinya ada
yang naik sampai 50%,” tandasnya. (LP/LH/HMS)